Bisnis perikanan

Jakarta - Potensi perikanan Indonesia yang besar ternyata tidak diiringi oleh bergairahnya industri di sektor ini.

Bisnis perikanan di Indonesia masih memprihatinkan, karena belum adanya perhatian penuh dari pemerintah akan industri ini. Industri perikanan juga sulit mendapatkan pendanaan dari bank.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Koordinator Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) wilayah Papua Andi Rukman Nurdin, usai talkshow bertajuk 'Mengapa Tidak Pilih Bisnis Perikanan' di acara Agrinex, Jakarta Convetion Center (JCC), Jakarta, Sabtu (17/3/2007).

"Belum ada kerjasama yang terjalin antara nelayan, perbankan dan pemerintah dalam mendukung industri ini," jelasnya.

Andi mengatakan bahwa dukungan perbankan kepada para pengusaha perikanan belum jelas.

"Pemerintah harus menjadi mediator agar pendanaan dari perbankan ke pengusaha sektor perikanan dapat berjalan," ujarnya.

Andi juga menambahkan bahwa pemerintah kita tidak tegas dalam menangani kapal-kapal asing yang mengambil ikan di wilayah perairan Indonesia, sehingga banyak pengusaha perikanan gulung tikar.

Sementara pengusaha muda lainnya Yukki Hanafi, mengatakan pemerintah harus memperjelas tata ruang usaha perikanan.

"Jadi harus ditetapkan wilayah-wilayah mana yang dijadikan sebagai wilayah perikanan agar tidak bertubrukkan dengan wilayah industri," jelasnya.

Yukki menambahkan, perbankan juga masih ragu memberikan kredit di sektor ini akibat lamanya mendapatkan Break Event Point (BEP) di sektor ini.

"Bisnis perikanan merupakan bisnis jangka panjang, namun sangat menjanjikan karena 70 persen wilayah kita adalah perairan," ungkapnya.

Seharusnya lanjut Yukki, pemerintah memberikan bantuan kepada para nelayan berupa fasilitas seperti perahu skala besar untuk kelompok-kelompok nelayan.

"Nelayan kita kalah bersaing dengan nelayan asing yang menggunakan kapal-kapal besar, karena itu ikan kita banyak diambil oleh nelayan asing," ujarnya.(dnl/ir)